MAKALAH PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK

Kata Pengantar

Segala puji syukur kami panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah “Pengantar Manajemen” sebagai tugas terstruktur dari Ibu Sri Rahayuningsih,S.E., M.M selaku dosen Pengantar Manajemen. Semoga makalah yang kami buat dapat bermanfaat bagi pembaca.

Walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, kami merasa bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna.Oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan makalah ini.Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih.

                                                                                                                       

Penulis,

                                                                                   

                                                             

BAB I

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

 Salah satu fungsi pancasila yaitu sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Sebagai suatu nilai, pancasila memberikan dasar-dasar  yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia. Manakala nilai-nilai tersebut akan dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan yang nyata dalam masyarakat,bangsa maupun negara maka nilai – nilai tersebut  kemudian dijabarkan dalam suatu norma – norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Nilai, norma, dan moral adalah konsep-konsep yang saling berkaitan dan saling melengkapi sebagai sistem etika

Tak perlu diragukan lagi bahwa bagi bangsa dan negara Indonesia Filsafat Politik politiknya adalah Filsafat Politik Pancasila  sekalipun adakalinya cara bangsa Indonesia bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak sejalan dengan pancasila , dan bahkan pernah pula bertentangan dengan pancasila sekalipun, namun yang diukur dan diusahakan  bahwa seperangkat keyakinan bermasyarakat berbangsa dan bernegara bagi masyarakat bangsa dan negara Indonesia adalah pancasila. Atau singkat kata pancasila  adalah  filsafat politik masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Penjelasannya adalah sebagai berikut: pancasila  merupakan bawaan kodrat manusia Indonesia, bagi bangsa Indonesia, manusia diseluruh dunia, khususnya manusia Indonesia memiliki sifat kodrat monodualis sebagai individu dan sebagai makhluk sosial sekaligus jadi yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia itu adalah makhluk dengan sifat kodratnya yang demikian itu bersamaan dengan itu manusia Indonesia dan juga manusia pada umumnya diseluruh dunia dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa mempunyai kedudukan kodrat yang monodualis pula, yaitu sebagai pribadi yang mandiri dan sebagai makhluk Tuhan sekaligus.

Manusia yang demikian itu tersusun atau tersenyawa secara kordat pula, yaitu jasmani dan rohani. Dikatakan bawaan kodarat manusia Indonesia, karena “demikianlah manusia Indonesia itu “maka” demikian pulalah pancasila”. Manusia Indonesia (dan juga pada umumnya manusia diseluruh dunia) itu adalah “seperti itu”, “maka” seperti itu pulalah” pancasila itu. Manusia Indonesia memiliki tiga hubungan kodrat kemanusiaan selengkapnya, maka dari itu Pancasila adalah asas hidup yang berpangkal pada tiga hubungan kodrat kemanusiaan selengkapnya.

B.RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah pengertian dari etika politik?

2.Apa tujuan idiologi pancasila sebagai etika politik?

3.Bagaimana filosof penerapan etika politik?

C.TUJUAN

1.Mengerti maksud dari etika politik

2.Mengetahui tujuan dari idiologa pancasila sebagai etika politik

3.Mengetahui filosofi penerapan etika politik

BAB II

PEMBAHASAN

A.Pengertian

1.1.Pengertian Etika       

Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitufilsafat teoritis yang mempertanyakan dan berusaha mencari jawaban tentang segala sesuatu, dan filsafat teoritis yang membahas tentang bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Etika termasuk kelompok filsafat praksis dan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelajaran moral (Suseno, 1987).  Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia sedangkan etika khusus membahas prinsip- prinsip itu dalam hubungannya dengan pelbagai aspek kehidupan manusia (Suseno,1987). Etika khusus dibagi menjadi etika individual yang membahas kewajibanmanusia terhadap diri sendiri dan etika sosial yang membahas tentang kewajibanmanusia terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat yang merupakan suatu bagianterbesar dari etika khusus.Sebagai bahasan khusus, etika membicarakan sifat-sifat yang menyebabkanorang dapat disebut susila atau bijak. Sebenarnya, etika lebih banyak bersangkutandengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan tingkah lakumanusia (Kattsoff, 1986). Dapat juga dikatakan bahwa etika berkaitan dengan dasar-dasar filosofis dalam hubungan dengan tingkah laku manusia.

1.2.Pengertian Politik

Pengertian politik berasal dari kosa kata “ Politics”, yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu.Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum atau “public policie”, yang menyangkut pengaturan pembagianatau distributions

dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu diperlukan suatu kekuatan (power  ) dan kewenangan (authority)yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakai dapat bersifat persuasi , dan jika perlu dilakukan suatu pemaksaan (coercion). Tanpa adanya suatu pemaksaan, kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka(statement of intent ) yang tidak akan pernah terwujud.Berdasarkan pengertian-pengertian pokok tentang politik, maka secara operasional bidang politik menyangkup konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan negara (state ),kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decisionmaking ),kebijaksanaan ( policy), pembagian (distributions), serta alokasi(allocations)(Budiardjo,1981 : 8,9).Jikalau dipahami berdasarkan pengertian politik secara sempit sebagaimana diuraikan di atas, maka seolah-olah bidang politik lebih banyak berkaitan dengan para pelaksana pemerintahan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, kalangan aktivis politik, para pejabat serta birokrat dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.Bilamana lingkup pengertian politik dipahami seperti itu, maka terdapat suatukemungkinan akan terjadi ketimpangan dalam aktualisasi politik karena tidak melibatkan aspek rakyat baik sebagai individu maupun sebagai suatu lembaga yangterdapat dalam masyarakat.

1.3.Pengertian Etika Politik

Secara substantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan eratdengan bidang pembahasan moral.Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertian keajiban-kewajiban lainnya, karena yangdimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia, walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa maupun negara etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik  bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya berdasarkan suatu kenyaaan bahwa masyarakat, bangsa maupun negara bisa berkembang ke arah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Pelaksanaan dan penyelenggaraan negara segala kebijaksanaan, kekuasaan serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Maka dalam pelaksanaan politik praktis hal-hal yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikati, konsep pengambilan keputusan, pengawasan serta partisipasi harus berdsarkan legitimasi dari rakyat, atau dengan kata lain “legitimasi demokratis”.

B. Ideologi Pancasila Sebagai Etika Politik     

2.1. Tujuan Ideologi Pancasila Sebagai Etika Politik              
Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai etika politik Kompetensi Dasar:
Mendeskripsikan Pancasila sebagai etika politik
Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan etika politik
Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai etika politik

2.2. Pengertian Ideologi
-Ideologi = idein (Yunani) = melihat, dan Logia = kata / ajaran
-Antoine Destut de Tracy (+1836), ideologi = science des idees = ilmu yang mendasari ilmu-          ilmu lain seperti etika dan politik.
-Ideologi=ilmu tentang terjadinya cita-cita atau gagasan, atau juga ilmu mengenai gagasan     atau buah pikir
Pengertian ideologi jarang dipahami sebagai ilmu mengenai gagasan atau idea tetapi ideologi sebagai gagasan atau ide yang tujuannya bersifat politik.
Daniel Bell menyatakan dewasa ini ideologi sebagai an action-oriented system of beliefs = sistem keyakinan yang memotivasi orang atau kelompok masyarakat untuk bertindak dengan cara tertentu sebagaimana diajarkan oleh ideologi tersebut.

C. Filosof Penerapan Etika Politik

        Immanuel Kant pernah menyindir, ada dua watak binatang terselip di setiap insan politik: merpati dan ular. Politisi memiliki watak merpati yang lembut dan penuh kemuliaan dalam memperjuangkan idealisme. Tetapi, ia juga punya watak ular yang licik dan jahat, serta selalu berupaya untuk memangsa merpati. Celakanya, yang sering menonjol adalah “sisi ular” ketimbang watak “merpati”-nya. Metafora sang filosof yang normatif dan simbolik itu sudah menjadi pengetahuan umum, ketika berbicara soal etika politik. Bahkan ekstimitas watak poltisi pun diasosiasikan dengan “watak binatang”1.

Politik “Kebun Binatang”
Memang, pada sejak zaman dahulu, para budayawan dan filosof kerap menggunakan kisah-kisah perumpamaan “dunia binatang”. Sastrawan Inggris George Orwell mengarang fabel yang diterjemahkan almarhum Mahbub Djunaidi berjudul “Binatangisme”. Bahkan suatu ketika, Mahbub sendiri menulis kolom “Politik Kebun Binatang” untuk mengkritik tingkah laku politisi kita masa itu. Tentu saja politisi kita bukan binatang, walaupun ada istilah homo hop ini lupus. Politisi kita diharapkan lebih berwatak hanif, cinta dan konsisten pada kebenaran, bukan melakukan “pembenaran”.

Uang adalah Panglima                                                                                               
Etika, atau filsafat moral (Telchman, 1998) mempunyai tujuan menerangkan kebaikan dan kejahatan. Etika politik dengan demikian, memiliki tujuan menjelaskan mana tingkah laku politik yang baik dan sebaliknya. Apa standar baik? Apakah menurut agama tertentu? Tidak! Standar baik dalam konteks politik adalah bagaimana politik diarahkan untuk memajukan kepentingan umum. Jadi kalau politik sudah mengarah pada kepentingan pribadi dan golongan tertentu, itu etika politik yang buruk. Sayangnya, itulah yang terjadi di negeri ini.

BAB III

PENUTUP

A.Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis permasalahan dalam makalah ini adalah Pancasila adalah dasar Negara yang menjadi tolok ukur pemikiran bangsaIndonesia yang mengandung nilai-nilai yang universal dan terkristalilasi dalam sila-silanya. yang dikembangkan dan berkembang dalam diri pribadi manusia sesuaidengan kodratnya, sebagai makhluk pribadi dan sosial. Didalam tubuh pancasilatelah terukir berbagai aspek pemikiran bangsa yang mengandung asas moralitas, politik, sosial, agama, kemusyawaratan, persatuan dan kesatuan.Seluruh aspek tersebut senafas, sejiwa, merupakan suatu totalitas salinghidup menjiwai, diliputi dan dijiwai satu sama lain.